Tinjau dan perkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan anggota TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar.
Tingkatkan pendidikan dan pelatihan internal terkait hak anak, komunikasi dengan masyarakat, dan pengendalian diri dalam situasi konflik.
Baca Juga:
Eropa dan Ukraina Susun Proposal Gencatan Senjata, Libatkan AS sebagai Mediator Utama
Sediakan mekanisme pemulihan (recovery) bagi keluarga korban, termasuk psikososial dan akses keadilan administratif jika diperlukan.
Pantau apakah terdakwa atau penuntut mengajukan banding, dan publik harus diberi informasi perkembangan secara berkala.
Baca Juga:
Amdal PT DPM Lulus Verifikasi Administrasi, Kini Menunggu Sidang Komisi di KLH
Penutup
Putusan ini menandai salah satu momen penting dalam dinamika penegakan hukum di lingkungan militer Indonesia. Meskipun hukuman telah dijatuhkan, publik dan keluarga korban terus mengawasi apakah aspek keadilan, transparansi, dan pencegahan akan berjalan secara maksimal. Untuk media, penting untuk terus memantau proses selanjutnya — termasuk banding, langkah internal institusi, dan dampak jangka panjang bagi perlindungan pelajar dan masyarakat sipil.
