Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program KUR Perumahan harus dilihat tidak hanya dari sisi permintaan unit rumah saja, tetapi juga dari sisi rantai ekonomi yang berputar di sekitarnya — seperti kontraktor, mandor, tukang bangunan, toko bahan bangunan, sopir angkut material, dan UMKM lokal.
Ia menyebut bahwa pembangunan rumah juga memiliki efek terhadap sektor pertambangan yang berizin: “Pertambangannya yang memiliki izin yang baik, (materialnya) diangkut dengan angkutan memadai, tidak menimbulkan kerusakan jalan dan kecelakaan.”
Baca Juga:
Bantuan Subsidi Upah 2025 Berakhir, Begini Cara Cek Status dan Persiapkan Diri untuk Tahun Depan
Gubernur menekankan bahwa unsur tata ruang, zonasi dan keberlanjutan sangat penting agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan industri, pertambangan, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur.
Menteri Maruarar Sirait mengungkap bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan serapan rumah subsidi tertinggi di tingkat nasional melalui program ini. “Satu rumah subsidi yang bekerja lima orang. Kalau ada 100.000 saja (KUR yang masuk), ada 500.000 orang bekerja.”
Menurut keterangan resmi, kegiatan ini memang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Senin (27/10/2025) dan berita baru dipublikasikan Selasa, 28 Oktober 2025.
Baca Juga:
Wakil Bupati Karo Terima Audensi Gerakan Suara Rakyat Karo dan Komitmen Brantas Narkoba di Tanah Karo
Program KUR Perumahan di Karawang diharapkan memberikan manfaat ganda:
Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah / menengah yang selama ini belum memiliki rumah layak.
Memacu sektor-sektor ekonomi penunjang di wilayah — membuka peluang kerja lokal, meningkatkan aktivitas toko bahan bangunan, transportasi material, dan UMKM lainnya.
