KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang meraih peringkat ketiga secara nasional dalam capaian penyerapan program perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk keberhasilan daerah dalam mendukung program nasional penyediaan hunian layak dan terjangkau.
Baca Juga:
Gegara Video Viral, Aparat Akui Keliru Tuding Pedagang Es Kue
Penghargaan dan apresiasi tersebut disampaikan dalam evaluasi pelaksanaan program perumahan bersubsidi tahun 2025 hingga awal 2026 yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kabupaten Karawang dinilai berhasil mendorong realisasi pembangunan dan penyerapan rumah bersubsidi secara konsisten dibandingkan daerah lain.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pengembang perumahan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Menurut Bupati Aep, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya memberikan kemudahan dalam proses perizinan, penataan kawasan, serta koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan perumahan bersubsidi yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Polri Tegaskan Sikap Menolak Wacana Penempatan di Bawah Kementerian
Program perumahan bersubsidi di Kabupaten Karawang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja sektor industri, buruh, dan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat. Tingginya kebutuhan hunian di Karawang seiring pertumbuhan kawasan industri menjadi salah satu faktor yang mendorong optimalnya penyerapan program tersebut.
Penilaian peringkat nasional dilakukan berdasarkan data realisasi pembangunan dan serapan unit rumah bersubsidi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Karawang. Selain jumlah serapan, aspek kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program juga menjadi salah satu indikator penilaian.
Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan nasional melalui penguatan koordinasi dengan kementerian terkait dan para pemangku kepentingan. Selain mendorong percepatan pembangunan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kualitas hunian, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta penataan lingkungan yang layak bagi masyarakat.
