“Kalau bisa bukan cuma ganti orangnya, tapi juga cara kerjanya. Banyak warga yang masih kesulitan urus administrasi di kecamatan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Forum Warga Karawang (FWK), Ahmad Yusup, yang menilai reformasi birokrasi harus dibarengi dengan digitalisasi pelayanan.
Baca Juga:
Insanul Fahmi Minta Publik Jangan Serang Dua Istrinya, Tegaskan Dirinya Paling Layak Dihujat
“Era sekarang butuh keterbukaan. Pemerintah daerah harus berani menerapkan sistem digital agar masyarakat bisa memantau progres kerja dinas,” ucap Yusup.
Kinerja Karawang Disorot Provinsi
Baca Juga:
Tragedi Kos Nganjuk: Ibu dan Anak Tewas, Warga Dengarkan Keributan Sebelum Api Membesar
Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, hingga September 2025, Kabupaten Karawang tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah dengan realisasi fisik proyek di bawah 80 persen.
Beberapa proyek besar yang menjadi sorotan antara lain penataan drainase kota, pengadaan lahan RSUD Rengasdengklok, serta peningkatan jalan pertanian di wilayah selatan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aep Syaepuloh menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang tidak mampu mencapai target.
“Kita tidak butuh ASN yang hanya datang dan absen. Kita butuh tim yang bekerja cepat, tangguh, dan fokus pada hasil. Evaluasi ini bukan hukuman, tapi pembenahan agar birokrasi Karawang lebih responsif,” tegas Aep saat memimpin rapat evaluasi di Gedung Singaperbangsa, Kamis lalu.
