KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan menggelar upacara di Plaza Pemkab Karawang, Senin (1/6/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga:
Rusia Hujani Ukraina dengan 656 Drone dan 73 Rudal, Sedikitnya 9 Orang Tewas
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.
Dalam amanatnya, Bupati Aep membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Karawang agar terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari perubahan sosial, perkembangan teknologi, hingga dinamika ekonomi global yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Baca Juga:
Atasi Darurat Sampah, Pemkab Karawang Gandeng World Bank Sulap Sampah Jadi Energi
“Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan. Nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Bupati Aep dalam amanatnya.
Selain menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila, Bupati Aep juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pekerja, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat lainnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
